Anggota FPBB Protes

Manggar, CN - Jawaban atas pemandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Beltim yang disampaikan Bupati H.Khairudin Efendi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Beltim, Rabu (20/5) lalu, membuat para anggota maupun juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) mengajukan protes.
Reaksi tersebut muncul terutama adanya informasi bahwa salah seorang staf Pemkab Beltim ada yang mengatakan kepada Juri Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tahun 2008 bahwa DPRD menggurangi anggaran penyelenggaran kegiatan tersebut.
Dari jawaban Bupati atas pemandangan umum FPBB berkaitan dengan honor juri MTQ 2008 disebutkan, setelah di konfirmasi dengan panitia bersangkutan tidak seorang pun dari panitia yang pernah mengatakan hal itu. “Oleh sebab itu kami dapat mengatakan bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar, “ ungkap Bupati.
Dalam pemandangan umum FBB yang dibacakan juru bicara FPBB Siti Hodijah pada rapat paripurna sebelumnya Selasa (19/5), mengatakan diperoleh informasi yang dapat dipercaya, bahwa ketika juri MTQ komplain dengan panitia berkaitan honor yang kurang memadai, seorang staf pemerintah daerah yang menjadi panitia menyebutkan, bahwa DPRD mengurangi anggaran penyelenggaraan kegiatan tersebut.
FPBB menilai pernyataan dari seorang staf tersebut tidak bermoral, seharusnya berbicara apa adanya disaat juri menanyakan hal itu, bukan malah mengadu domba antar instansi.
Anggota FPBB yang keberatan atas jawaban Bupati berkaitan masalah honorer juri MTQ dan menegaskan kembali persoalan tersebut, disampaikan juru bicara FPBB Siti Hodijah, Iskandar Amd, Drs Husaini Rasyid, Masri Sadeli. Anggota dewan bahkan sudah mengantongi nama staf Pemkab Beltim yang mengatakan kejuri MTQ tersebut. Namun tidak menyebutkan namanya didalam rapat paripurna.
“Barangkali yang paling penting kita panggil semua pihak yang terkait dalam hal ini, sehingga permasalahan ini clear. Dari jawaban bupati tersebut, tidak tahu siapa yang berbohong. Apakah yang menyampaikan informasi ke DPRD yang berbohong atau yang memberikan jawaban ke Bupati yang berbohong,” ungkap Masri Sadeli, anggota FPBB yang juga Ketua DPRD Kabupaten Beltim saat memimpin jalannya rapat paripurna.
Menurutnya, sebenarnya hal ini merupakan persoalan kecil, namun sudah menyangkut institusi, sehingga citra DPRD tidak baik didepan masyarakat atau ingin antara DPRD dengan Bupati terjadi gesekan. “Persoalan ini bisa menjadi fitnah ditengah masyarakat, kalau sudah terjadi fitnah maka sudah menyangkut persoalan institusi,” katanya.
Siti Hodijah menuturkan FPBB tidak mau disalahkan dalam hal ini, apa permasalahan honor juri MTQ diungkapan dalam pemandangan umum Fraksi. Untuk itu, tidak mungin DPRD sampai memotong anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut, apalagi menyangkut kegiatan keagamaan.
“Bila Bupati mau mengetahui siapa orangnya, dari staf yang menyampaikan hal itu. Kita berikan namanya, ” ujar Siti.
Hal senada diungkapkan Iskandar AMd, dari jawaban yang disampaikan oleh Bupati secara tidak langsung terkesan FPBB yang mengada-ada dan menyampaikan hal yang tidak benar.
”Kalau mau tahu siapa pegawainya kita siap sebutkan orangnya. Jawaban Bupati kesannya kita yang bersalah dan menyampaikan hal yang mengada-ada. Apa yang kami sampaikan itu benar dan tidak maksud untuk menjatuhkan pemerintah daerah tapi demi kebaikan bersama,” ujar Iskandar.
Sementara itu Husaini Rasyid minta Bupati untuk dapat memebrikan tindakan bagi sifatnya tersebut, yang bukan menjadi kewenangannya dalam memberikan statement sehingga timbul permsalahan tersebut. Apalagi staf tersebut memiliki atasan yang lebih berwenang dalam memberikan penjelasan maupun statement.
”Kalau tidak terjadi hukuman terhadap staf seperti ini, kalau kepala satkernya tidak dapat mengambil tindakan supaya dikursipanjangkan saja,” ujar Husaini.
Beasiswa Dipercepat
Hal lain yang menjadi perhatian fraksi terhadap jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi, diantaranya mengenai realisasi pencarian dana beasiswa dapat dipercepat, jangan sampai mahasiswa Kabupaten Beltim yang kuliah di luar daerah jadi terlantar. Apalagi selama ini mereka mengandalkan dana dari pemerintah daerah melalui program beasiswa.
”Sampai saat ini mereka belum menerima beasiswa seperti tahun sebelumnya yang dijanjikan, setiap triwulan pertama sudah dapat direalisasikan. Apalagi mahasiswa kita memiliki prestasi di kampusnya. Untuk itu diharapkan untuk dapat secepatnya direalisasikan jangan sampai menghambat mereka dalam mengikuti kegiatan perkuliahan”, ujar Siti.
Mengenai masalah dana ADDP desa, ditegaskan Siti maupun Iskandar serta Eka Budiartha agar pemerintah daerah tidak hanya sekdar menyediakan dana. Namun perlunya diberikan bimbingan, pembinaan atas kegiatan usaha yang didanai dari dana ADDP.
”Harus dijelaskan pula mana program ADDP yang berhasil mana yang tidak berhasil, dimana kita tahu program ADDP ini sudah sejak tahun 2005 lalu,” ungkap Eka.
Iskandar menambahkan pemerintah daerah hanya memebrikan dana tanpa pembinaan maupun memberikan bimbingan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan, seperti input dan outputnya bagaimana, serta estimasi keberhasilan dari usaha dari program ADDP tersebut.
Pimpinan rapat Masri Sadeli meminta agar anggota dewan dapat memberikanmasukan maupun catatan yang berkaitan dengan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2008, agar dapat menjadi bahan untuk direkomendasikan kepada bupati guna perbaikan.
”Ada beberapa respon dari anggota dewan terhadap jawaban bupati dapat menjadi perhatian dan penekanan bagi Bupati dalam rangka memperbaiki kegiatan dan program pembangunan kedepan, Ujar Masri. (Rt/trans)

Opick Chapuz, Sabtu, 30 Mei 2009