IP-KI Mendukung Sepenuhnya Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto

Jakarta, CN - Dewan Pim­pinan Pusat (DPP) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) mendukung sepenuhnya pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla-Wiranto, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

Pernyataan sikap itu dikemukakan Ketua Umum DPP IP-KI Mayjen (Purn) TNI H Syamsu Djalal SH, di Gedung Joang DHN 45, Jalan Menteng Raya No.31, Jakarta Pusat, Selasa (9 Juni 2009). “Dukungan diberikan kepada pasangan JK-Wiranto, karena kita yakin di bawah kepemimpinan mereka, kondisi bangsa Indonesia akan lebih baik,” ujarnya.

Syamsu Djalal SH menyatakan, IP-KI siap mensukseskan Pilpres yang akan dilaksanakan tanggal 8 Juli 2009. Untuk suksesnya Pilpres tersebut, IP-KI telah memiliki sikap yang tegas, yakni:

1. Menghimbau keluarga besar IP-KI beserta jajarannya dan seluruh komponen bangsa, agar tetap menggalang persatuan dan kesatuan;

2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap anasir-anasir asing yang bertujuan memecah belah dan merusak NKRI;

3. Mewaspadai bahaya laten ekstim kiri dan ekstrim kanan, yang dapat mengganggu stabilitas nasional;

4. Mengimbau kepada TNI dan POLRI tetap berpegang kepada sapta marga sumpah prajurit dan tribrata dan catur prasetia;

5. Mewujudkan cita-cita Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;

6. IP-KI mendukung sepenuhnya pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto.

Menurut Syamsu Djalal, Indonesia saat ini mengarah pada penyimpangan di bidang politik maupun ekonomi. Di bidang politik saat ini tercemar akibat amandemen UUD 1945. Sedangkan di bidang ekonomi tidak lagi dilaksanakan ekonomi kerakyatan, tetapi sebaliknya terjadi persai­ngan bebas, yang kuat memakan yang lemah, sehingga yang lemah sekarang kian terpuruk.

IP-KI hingga saat ini tetap konsisten untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI sudah harga Mati dan IP-KI akan terus menjadi pengawal Panacasila sebagai ideologi dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi.

“Saya yakin pasangan JK-Wiranto akan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dan sikap IP-KI, dengan baik,” ujar Syamsu Djalal.

Pemerintahan sekarang ini, menurut penilaian Syamsu Djalal, kurang memperhatikan TNI. Untuk mendapatkan anggaran bagi TNI sangat terbatas dan sulit. Banyak pesawat TNI seperti hercules dan beberapa pesawat helikopter Fuma yang jatuh.

“Beberapa peristiwa yang dialami TNI dan keluarga besar merupakan penggambaran yang harus disikapi serius oleh pemerintah, selama ini yang dapat dilakukan terhadap perbaikan pesawat TNI secara kanibal,” katanya lagi dengan nada geram.

Belum lagi jeritan pilu terjadi terhadap keluarga TNI yang harus keluar dari rumah dinas selama masa pengabdiannya sebagai prajurit harus keluar tanpa ada solusi yang jelas. “Apa-apan itu,” ujar mantan Danpuspom itu kepada Koran Trans.

Untuk itu Syamsu Djalal mengungkapkan, IP-KI juga secara konsisten dan berkesinambungan dan selalu mengingatkan para elit politik untuk tetap mengamankan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, konsekwen, dan konsisten.

“Termasuk mewaspadai kelompok ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, yang ingin menggangu stablitas politik dan kemanan pada Pilpres 8 Juli 2009 mendatang. Kedua kelompok ini tidak berbentuk, akan tetapi kiprah dan dampak negatifnya jelas terasa menggerogoti dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di semua lini kegiatan pembangunan,” tegas Syamsu Djalal.

Sekilas IP-KI

Berdirinya IP-KI, pada tanggal 20 Mei 1954, merupakan cermin sikap atau reaksi dari tentara dan tokoh-tokoh negeri ini terhadap situasi dan kondisi tahun 1950-an, tetutama atas sepak-terjang pemerintahan sipil saat itu.

Reaksi ini bukanlah reaksi yang tanpa sebab, karena dapat ditelusuri melalui sejarah perkembangannya, di mana para tokoh-tokoh politik praktis terlibat dalam tindakan-tindakan politis yang justru tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Dengan demikian sejak awal kesadaran politik sudah ada di dalam diri IP-KI.

Yang menonjol dalam kehidupan politik pada masa itu adalah bahwa sebagian besar partai politik hanya memperjuangkan ideologinya masing-masing, dengan mengesampingkan pembangunan bangsa dan kepentingan rakyat.

Sikap partai-partai yang hanya ingin mengutamakan kepentingannya sendiri telah membuat negara dalam keadaan yang tak menentu. Persaingan antar partai dalam politik pemerintahan telah menimbulkan berbagai macam krisis. Antara lain krisis kenegaraan, dengan sering terjadinya pergantian kabinet, krisis ekonomi karena pe­nyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan dan sebagainya.

Segala permasalahan yang muncul pada masa itu oleh golongan yang peduli akan rakyat, difokuskan sebagai akibat diterapkannya sistem demokrasi liberal yang ternyata tidak cocok dengan kondisi negara saat itu.

Akhirnya, kesadaran politik praktis yang disalurkan melalui IP-KI, kemudian dapat duduk di parlemen, sehingga dapat mensejajarkan dirinya dengan partai-partai politik yang sudah ada. Tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak pernah diajak mambahas permasalahan dalam negeri di lembaga legislatif, akhirnya memperoleh kesempatan untuk ikut memikirkan kepentingan negara dan dapat memperjuangkan berbagai kepentingan aspirasi politik yang sebelumnya tidak didapat.

Peran politik IP-KI di konstituante berusaha menekan dewan agar menerima ajakan kembali ke UUD 1945. Antara lain dengan mengeluarkan sebuah mosi pembubaran dewan dan dikeluarkannya sebuah resolusi yang bernada ‘mengancam’, apabila dewan tidak mengikuti seruan IP-KI.

Puncak perjuangannya adalah ketika IP-KI mengorganisir sebuah front yang menolak hadir pada sidang-sidang dewan berikutnya. Tindakan ‘boikot’ IP-KI itu akhirnya telah mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekritnya, yang antara lain memberlakukan kembali UUD 1945.

Awal berdirinya pada tanggal 20 Mei 1954, IP-KI tidak memiliki anggota yang terdaftar, tetapi mempunyai susunan pengurus di pusat dan di derah serta ingin ikut dalam Pemilu 1955. Tanda gambar IP-KI berbentuk Tugu Peringatan Kemerdekaan yang dilingkari padi dan kapas. Tugu sebagai lambang Proklamasi 1945, sedangkan padi dan kapas melambangkan masya­ra­kat adil dan makmur.

Pandangan politik IP-KI tertuang dalam manifestnya yang pertama, antara lain mengatakan bahwa untuk mengatasi krisis negara harus diusahakan pengembalian jiwa Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945. Sedangkan dalam Manifestnya yang kedua, yang dikeluarkan tanggal 5 Oktober 1954, IP-KI menyerukan diakhirinya ‘perang saudara’ menuntut dilaksakannya pemberian otonomi daerah sesuai dengan motto Bhinneka Tunggal Ika, penyederhanaan badan-badan negara dan diberantasnya korupsi. Keluar, IP-KI mendukung politik bebas-aktif, menentang kolonialisme dan mendukung pembebasan Irian Barat.

Perkembangan yang menarik dari IP-KI adalah perubahan statusnya, yang semula hanya ‘kumpulan pemilih’ berubah menjadi ‘anggota massa yang berpolitik’ (1956) dan akhirnya ‘partai politik’ (1961). Ini menandakan kesungguhan IP-KI dalam berpolitik dengan cara menyempurnakan organisasi mereka, sehingga dapat menjadi sarana yang efektif untuk tujuan-tujuan politiknya.

Melihat kondisi politik dan keadaan bangsa saat ini, IP-KI merasa kecewa, sebab elit-elit politik terkesan mengabaikan kepentingan rakyat. Sementara bahaya laten sudah masuk ke semua lini, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Celakanya, ekstrim kiri dan kanan ini, justru berkedok agama dan nasionalisme, yang akan merongrong NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

IP-KI pun bertekad akan terus mempertahan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen tanpa dicampuri kepentingan-kepentingan yang justru meruntuhkan NKRI, terlebih dari golongan ektrim kiri dan ekstrim kanan. (***)

Opick Chapuz, Jumat, 12 Juni 2009